Senin, 13 Desember 2021

3 Pilar Dakwah Muhammadiyah

1. Pilar Pendidikan
 Pendidikan menurut Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII, Palembang dikatakan usaha sadar untuk mengembangkan potensi manusia sejak lahir menuju terbentuknya manusia seutuhnya yaitu memiliki kepribadian paripurna. Potensi-potensi tsb meliputi tauhidiyyah, ‘abdiyyah, khalifiyyah, ‘aqliyyah dan jasadiyyah yang akan menjadi
kebutuhan manusia melalui proses pendidikan.

2. Pilar Kesehatan
Kesehatan merupakan faktor yang amat penting dalam menunjang setiap aktivitas hidup dan kehidupan,tidak terkecuali bagi keberlangsungan dakwah yang merupakan bagian dari aktivitas hidup dan kehidupan tersebut

3. Pilar Ekonomi
Kekurangan dari segi ekonomi (kemiskinan) juga dapat mengakibatkan menurunnya kualitas iman. Selain itu juga dapat mendorong orang menjadi kurang mempertimbangkan nilai-nilai moral dan agama dalam memilihpekerjaan dan kegiatan-kegiatannya. Penopang dakwah Muhammadiyah diwujudkan dgn berdirinya Amal Usahadalam dakwah amar makruf dan nahi munkar.

• Langkah-langkah revitalisasi Muhammadiyah
1.Memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan masyarakat di daerah lokal, nasional dan global

 2.Meneguhkan dan mewujudkan kehidupan islami sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah, yang
mengedepankan Uswah Hasanah.

3. Mengembangkan pemikiran islam sesuai dengan prinsip ijtihadyang menjadi pedoman Muhammadiyah.

4. Mendinamisasi kepemimpinan persyarikatan di semua tingkatan ( ingkatan ( wilayah daerah dan cabang ) wilayah daerah dan cabang )

5. Peningkatan kualitas dan memperluas jaringan amal usaha Muhammadiyah menuju kepentingan misi persyarikatan
yang tinggi 

6. Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang lebih sensitif terhadapat k terhadapat kepentingan aktual, masyarakat, dan dun epentingan aktual, masyarakat, dan dunia
kemanusiaan.

7. Menggerakan potensi angkatan muda dan organisasi otonom Muhammadiyah sebagai basis kader onom Muhammadiyah sebagai basis kader dan pimpinan dan pimpinan
persyarikatan\

8. Meningkatkanbimbingan arahan dan panduan kepada tingkatan pimpinan dan warga Muhammadiyah.

9. Menggerakan kembali jamaah sebagai basis gerakan Muhammadiyah

Senin, 25 Oktober 2021

Hasil Review Artikel

 Nama : Erika Putri (1901085004)

Kelas : PEKOM 5A

Mata kuliah : Kemuhammadiyahan 5A


Judul 1 : POTRET PERTUMBUHAN EKONOMI, KESENJANGAN DANKEMISKINAN DI INDONESIA  DALAM TINJAUAN EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

Penulis : Hilmi Rahman Ibrahim (Dosen Tetap Prodi HI, FISIP Universitas Nasional)

Jurnal : Jurnal Ilmu dan Budaya

Vol : 40, 

No : 55

Tahun : 2017

Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan Pendahuluan Bagi pemerintah, ekonomi yang tumbuh diperlukan untuk memperkuat sruktur perekonomian nasional terutama dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang terus meningkat, seiring dengan peningkatan angkatan kerja rata-ata pertahun.

Pertumbuhan yang hanya mendorong konsentrasi ekonomi terpusat atau bersifat monopoli, serta cenderung dikuasi oleh kelompok ekonomi besar justru memperpanjang mata rantai kesenjangan ekonomi dalam berbagai sektor Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas adalah pertumbuhan yang tidak terkendali disertai dengan penguasaan ekonomi secara tidak berimbang. Pertumbuhan ekonomi seperti ini akan melahirkan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang lebih terbuka. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan masuknya arus invetasi asing yang cenderung monopoli serta tidak menimbulkan mata rantai ekonomi baru (multiflier effect) yang dapat mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi ditingkat bawah.

Bila pertumbuhan ekonomi tidak dikendalikan oleh pemerintah secara ketat dan cenderung mengikuti arus pasar (market mechanism) serta hanya memberikan keleluasaan kepada investor dan pelaku eknomi besar, maka bukan tdak mungkin indonesia akan mengalami fase kesenjangan pembangunan (development gap) Perhatian pemerintah terhadap persoalan ekonomi domestik tidak bisa mengandalkan pertumbuhan sebagai kekuatan utama dalam peningkatan kesejahteraan dan peningkatan daya beli masyarakat, melainkan diperlukan afirmasi atau keberpihakan kebijakan sebagai instrumen penyeimbang dan menjadi agenda utama dalam mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha, akses terhadap sumber ekonomi serta kesetaraan dalam mengelola program ekonomi nasional Kesenjangan ekonomi di Indonesia merupakan persoalan klasik yang tidak pernah tuntas, sekalipun setiap rezim pemerintahan selalu berupaya untuk menurunkan kesenjangan ekonomi (ratio gini) dan angka kemiskinan dengan melakukan berbagai solusi kebijakan, namun upaya tersebut belum memadai, bahkan cenderung tidak beranjak turun. Pembangunan (economi develepment) diartikan sebagai suatu proses perubahan terus menerus menuju ke arah perbaikan ekonomi, yang mencakup pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya jika produksi ditingkatkan, sementara permintaan tidak ada maka yang terjadi adalah penumpukan barang produksi yang justru menimbulkan kerugian Karena dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan maka program pembangunan strategis yang ditargetkan pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Laporan ini juga menjadi alarm bagi pemerintah, bahwa ditengah upaya mendorong pembangunan diberbagi sektor, terutama sektor infrastruktur, justru ketimpangan ekonomi kian meningkat disertai distribusi pendapatan yang tidak seimbang Ketimpangan ekonomi sebagai fakta sosial, jelas akan berpengaruh terhadap dampak pembangunan, sekalipun masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan pakar dan pengamat sosial bahwa masalah sosial tidak selalu berkaitan dengan kesenjangan ekonomi yang disebabkan oleh dampak ketimpangan pendapatan, namun kesenjangan ekonomi dan sosial tidak begitu saja diabaikan dan dianggap tidak eksis dalam perjalanan pembangunan selama ini, karena ia dapat menjadi jerami kering dan dapat tersulut oleh dampak pembangunan timpang dan akar kesenjangan ekonomi yang semakin melebar Sejak Pemerintahan Jokowi-JK tahun 2014 Indonesia dihadapakan dengan berbagai krisis ekonomi global .

Sumber :

Rahman, H., 2018. Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Dan Kemiskinan Di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan. Ilmu dan Budaya, 40(55).


Judul 2 : STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN : POTRET KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

Penulis : Titik Djumiarti

Jurnal : “Dialogue” JIAKP

Vol : 2 

No : 3

Tahun : 2005

Kurang berhasilnya berbagai program pengentasan kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor antara lain : 1) Adanya kecenderungan strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah lebih berorientasi pada program kekinian dibanding strategi yang mengarah pada program berkelanjutan, 2) Kurang adanya kesinambungan kebijakan, utamanya dalam mencapai tujuan, 3) Kecenderungan sentralisasi dalam penggunaan dana, 4) Penentuan kelompok sasaran program kemiskinan yang sarat dengan vested interest dari aparat pemerintah, 5) Bias birokrasi dan lemahnya posisi penduduk miskin, 6) Pemilihan usaha yang dikembangkan oleh kelompok sasaran cenderung hanya pada jenis usaha yang dikenal, tanpa melihat prospek usaha dan pasar. Dari berbagai permasalahan dan bias pemahaman tentang hakekat kemiskinan maka perlu ditawarkan strategi pengentasan kemiskinan yang dipandang lebih berorientasi kepada penduduk miskin, bersifat berkelanjutan, tepat sasaran, tepat kelembagaan dan efisien dalam pendanaan.

Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial menyepakati bahwa kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses pada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya, kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, kehidupan menggelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kimiskian juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya....

Dalam pandangan kedua lembaga tersebut kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standart kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty threshold). Dalam prakteknya kemiskinan tidak muncul dari ruang hampa, Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaaan).

Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk Dari beberapa definisi tentang kemiskinan, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan kekurangan dan atau ketidaklayakan hidup menurut standar-standar tertentu, ketidak atau kekurang-mampuan fisik manusia, ketiadaan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan.

Kemiskinan tidak disebabkan oleh faktor luar melainkan dari dalam diri orang atau masyarakat miskin sendiri. Budaya hidup miskin dianggap sebagai produk sosial kolektif, yang pada akhirnya dipandang sebagai kekuatan eksternal yang koersif dimana individu larut atau tidak berdaya di dalamnya karena memang tidak memiliki kekuatan untuk melawan.

Sumber : 

Djumiarti, T., 2010. Strategi Pengentasan Kemiskinan: Potret Keberhasilan Pembangunan. DIALOGUE2(3), pp.884-897.

3 Pilar Dakwah Muhammadiyah

1. Pilar Pendidikan  Pendidikan menurut Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII, Palembang dikatakan usaha sadar untuk mengemban...